Produk Hukum

No.	Jenis	No. & Tahun	Tentang	Status	Detail
1	Peraturan Daerah	21 Tahun 2002	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN	Berlaku	detail
2	Peraturan Daerah	20 Tahun 2002	PENETAPAN OBYEK WISATA DALAM DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
3	Peraturan Daerah	12 Tahun 2002	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
4	Peraturan Daerah	16 Tahun 2003	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
5	Peraturan Daerah	15 Tahun 2003	PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
6	Peraturan Daerah	14 Tahun 2003	KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN	Berlaku	detail
7	Peraturan Daerah	7 Tahun 2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DES A DAN KELURAHAN	Berlaku	detail
8	Peraturan Daerah	5 Tahun 2003	PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU	Berlaku	detail
9	Peraturan Daerah	21 Tahun 2006	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
10	Peraturan Daerah	20 Tahun 2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
11	Peraturan Daerah	19 Tahun 2006	PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU KECAMATAN BONTOHARU	Berlaku	detail
12	Peraturan Daerah	18 Tahun 2006	ALOKASI DANA DESA	Berlaku	detail
13	Peraturan Daerah	17 Tahun 2006	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Berlaku	detail
14	Peraturan Daerah	16 Tahun 2006	KERJA SAMA ANTAR DESA	Berlaku	detail
15	Peraturan Daerah	15 Tahun 2006	SUMBER PENDAPATAN DESA	Berlaku	detail
16	Peraturan Daerah	14 Tahun 2006	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	Berlaku	detail
17	Peraturan Daerah	13 Tahun 2006	TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	Berlaku	detail
18	Peraturan Daerah	12 Tahun 2006	TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	Berlaku	detail
19	Peraturan Daerah	11 Tahun 2006	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA	Berlaku	detail
20	Peraturan Daerah	10 Tahun 2006	TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA	Berlaku	detail
21	Peraturan Daerah	17 Tahun 2007	PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
22	Peraturan Daerah	15 Tahun 2007	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	Berlaku	detail
23	Peraturan Daerah	8 Tahun 2007	PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG DI KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
24	Peraturan Daerah	5 Tahun 2007	BANGUNAN GEDUNG	Berlaku	detail
25	Peraturan Daerah	3 Tahun 2007	PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI	Berlaku	detail
26	Peraturan Daerah	2 Tahun 2007	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH	Berlaku	detail
27	Peraturan Daerah	1 Tahun 2007	PENDIDIKAN AL QUR'AN	Berlaku	detail
28	Peraturan Daerah	12 Tahun 2008	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	Tidak Berlaku	detail
29	Peraturan Daerah	11 Tahun 2008	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	Tidak Berlaku	detail
30	Peraturan Daerah	10 Tahun 2008	RETRIBUSI TERMINAL	Tidak Berlaku	detail
31	Peraturan Daerah	9 Tahun 2008	RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Berlaku	detail
32	Peraturan Daerah	8 Tahun 2008	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE	Berlaku	detail
33	Peraturan Daerah	7 Tahun 2008	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH	Berlaku	detail
34	Peraturan Daerah	6 Tahun 2008	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
35	Peraturan Daerah	5 Tahun 2008	KETENTUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA ATAU KELURAHAN, PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PEMEKARAN KELURAHAN MENJADI DESA	Berlaku	detail
36	Peraturan Daerah	4 Tahun 2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
37	Peraturan Daerah	3 Tahun 2008	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
38	Peraturan Daerah	2 Tahun 2008	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
39	Keputusan DPRD	01 Tahun 2008	PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN SELAYAR TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2008	Berlaku	detail
40	Keputusan DPRD	02 Tahun 2008	PENETAPAN CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU UTUSAN DPRD KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
41	Peraturan Daerah	21 Tahun 2009	PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	Berlaku	detail
42	Peraturan Daerah	20 Tahun 2009	PEMELIHARAAN TERNAK	Berlaku	detail
43	Peraturan Daerah	19 Tahun 2009	RETRIBUSI PANGGKALAN PENDARATAN IKAN	Tidak Berlaku	detail
44	Peraturan Daerah	18 Tahun 2009	IZIN USAHA PERIKANAN	Tidak Berlaku	detail
45	Peraturan Daerah	17 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)	Berlaku	detail
46	Peraturan Daerah	16 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG	Berlaku	detail
47	Peraturan Daerah	15 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL – SEL	Berlaku	detail
48	Peraturan Daerah	14 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI	Berlaku	detail
49	Peraturan Daerah	13 Tahun 2009	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Berlaku	detail
50	Peraturan Daerah	12 Tahun 2009	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Berlaku	detail
51	Peraturan Daerah	6 Tahun 2009	PERIZINAN USAHA PERIKANAN	Berlaku	detail
52	Peraturan Daerah	5 Tahun 2009	PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA	Berlaku	detail
53	Peraturan Daerah	4 Tahun 2009	TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	Berlaku	detail
54	Peraturan Daerah	3 Tahun 2009	PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU	Berlaku	detail
55	Peraturan Daerah	2 Tahun 2009	POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Berlaku	detail
56	Peraturan Daerah	11 Tahun 2009	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Berlaku	detail
57	Peraturan Daerah	10 Tahun 2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku	detail
58	Peraturan Daerah	8 Tahun 2010	PENGELOLAAN TERUMBU KARANG	Berlaku	detail
59	Peraturan Daerah	7 Tahun 2010	PEMBENTUKAN DESA TAMALANREA KECAMATAN BONTOMATENE, DESA MEKAR INDAH DAN DESA BUKI TIMUR KECAMATAN BUKI, DESA BONTOKORAANG KECAMATAN BONTOMANAI, DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR, DAN DESA SAMBALI KECAMATAN PASIMARANNU	Berlaku	detail
60	Peraturan Daerah	22 Tahun 2011	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Berlaku	detail
61	Peraturan Daerah	21 Tahun 2011	RETRIBUSI JASA USAHA	Berlaku	detail
62	Peraturan Daerah	20 Tahun 2011	RETRIBUSI JASA UMUM	Berlaku	detail
63	Peraturan Daerah	10 Tahun 2009	PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2005-2025	Tidak Berlaku	detail
64	Peraturan Daerah	9 Tahun 2009	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Tidak Berlaku	detail
65	Peraturan Daerah	8 Tahun 2009	GARIS SEMPADAN JALAN	Berlaku	detail
66	Peraturan Daerah	19 Tahun 2011	PEMBENTUKAN DESA UJUNG KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Berlaku	detail
67	Peraturan Daerah	18 Tahun 2011	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN	Berlaku	detail
68	Peraturan Daerah	17 Tahun 2011	PEMBENTUKAN DESA KABURU KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Berlaku	detail
69	Peraturan Daerah	15 Tahun 2011	PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESAKHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE SERTA DESA LAMANTU KECAMATANPASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	Berlaku	detail
70	Peraturan Daerah	12 Tahun 2011	PENGELOLAAN ZAKAT	Berlaku	detail
71	Peraturan DPRD	1 Tahun 2018	TATA TERTIB	Berlaku	detail

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2002
Subjek	Lingkungan Hidup
Tentang	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	02-12-2002
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan tersebut adalah adanya Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiaten pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam era otonomi di Kabupaten Selayar masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dirasakan hal yang baru walaupun sesungguhnya telah lama menjadi komitmen nasional betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Wilayah geografis Kabupaten Selayar telah menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang memprihatinkan. Hal ini tidak dari aktifitas pembangunan yang cenderung tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Upaya mengatasi hal tersebut adalah menetapkan kebijakan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Katalog	Perda/021/2002/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2002
Subjek	Pariwisata
Tentang	PENETAPAN OBYEK WISATA DALAM DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	02-12-2002
Unduhan
Abstrak	Dengan diserahkannya kewenangan di bidang kepariwisataan menjadi kewenangan daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk mempersiapkan diri untuk mengelola kewenangan tersebut. Berkenaan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya di bidang kepariwisataan berupaya mendorong perkembangan kegiatan pariwisata yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan la'pangan kerja serta memperkenalkan dan mendavagunalcaB obvek-obvek uisata. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepanuisataan dimaksud diperlukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan khususnya yang menyangkut pelestarian dan pemanfaatan kawasan obyek-obyek wisata.
Katalog	Perda/020/2002/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2002
Subjek	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tentang	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	28-10-2002
Unduhan
Abstrak	Berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi menyebabkan terjadinya pergeseran pola perencanaan pembangunan nasional dan daerah dari format rencana jangka panjang (Ions range planning) menjadi pola rencana stratejik (strategic planning). Pergeseran tersebut di samping dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan dengan laju yang semakin cepat, juga merupakan bagian dari pergeseran pendekatan pembangunan yang berciri sentralistis menuju ke pendekatan yang desentralistis.
Katalog	Perda/019/2002/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	16 Tahun 2003
Subjek	Kelautan dan Perikanan
Tentang	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DAM PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	03-12-2003
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/016/2003/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2003
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	03-12-2003
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/015/2003/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	14 Tahun 2003
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	03-12-2003
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/014/2003/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	7 Tahun 2003
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DES A DAN KELURAHAN
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	03-12-2003
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/007/2003/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	5 Tahun 2003
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	09-07-2003
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/005/2003/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2006
Unduhan
Abstrak	Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui Peraturan Daerah yang wajib ditaati, dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain
Katalog	Perda/021/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2006
Subjek	Keuangan
Tentang	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	30-12-2006
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/020/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	19 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU KECAMATAN BONTOHARU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2006
Unduhan
Abstrak	Pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa di Kabupaten Selayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun dalam perkembangannya, tenyata pembentukan Desa tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagai akibat pembentukan Desa yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, asal-usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam. Padahal Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18, mengakui Desa mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Untuk memberikan dasar menuju development community dengan pengakuan terhadap otonomi asli, maka Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi soaial budaya masyarakatsetempat
Katalog	Perda/019/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	18 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	ALOKASI DANA DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Alokasi Dana Desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa diperlukan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menganggap perlu memberikan bantuan dana kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang tujuan pokoknya antara lain : a. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian desa. b. menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, proporsional, rasional transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti.c. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah bagi desa. d. menjadi pedoman pokok tentang keuangan desa.
Katalog	Perda/018/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	17 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang pembentukannya dengan cara pemilihan. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali. Adapun perbedaan mendasar dari Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak lagi dengan pemilihan tetapi dengan cara musyawarah dan mufakat.
Katalog	Perda/017/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	16 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	KERJA SAMA ANTAR DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Pengaturan Kerjasama Antar Desa sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali. Pecnyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan ruang lingkup kerjasama meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Maksud pengaturan kerjasama antar desa adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing desa yang bersangkutan, sehingga dengan adanya ikatan kerjasama ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi desa yang akan melakukan kerjasama. Adapun tujuan kerjasama antar desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta fungsi dan peran desa dalam mewujudkan desa sebagi salah satu penggerak roda pembangunan
Katalog	Perda/016/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	SUMBER PENDAPATAN DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Penyusunan Peraturan Daerah ini berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan kekuatan hukum bagi Sumber Pendapatan Desa dalam kerangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah secara penuh. Karena itu pula materi dalam peraturan daerah ini diupayakan sejalan dengan paradigma baru yang berkembang sebagai implikasi dari berbagai tuntutan perubahan terhadap Sumber Pendapatan Desa. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi di Desa, maka Desa diberikan peluang yang lebih besar untuk memberdayakan potensi yang ada di Desa guna meningkatkan pendapatannya, misalnya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Hal ini sangat urgen karena dengan pendapatan tersebut, Desa diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Di samping itu, Desa juga diberikan hak untuk menolak pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan pembiayaan.Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur bahwa Sumber Pendapatan Daerah yang ada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa namun Desa mendapatkan pembagian secara proporsional dan adil. Selain itu, Desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga serta pinjaman Desa untuk menambah pendapatan Desanya.
Katalog	Perda/015/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	14 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa diberikan wewenang untuk mengurus rumah tanggganya sendiri termasuk dalam hal pembiayaan terhadap Pemerintah Desa. Oleh karena itu, agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, maka diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Desa. Pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi Payung Hukum sekaligus pedoman pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di samping itu, pemberian penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diharapkan akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa.
Katalog	Perda/014/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	13 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali. Penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di samping bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.
Katalog	Perda/013/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal usulnya memiliki kewenangan yang luas untuk melaksanakan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip keanekaragaman, otonomi asli termasuk dalam pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa tentunya akan diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mengisi pembangunan. Oleh karena itu, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah desa yang membantu pemerintah desa membangun desanya baik aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan. Untuk melaksanakan kemitraan tersebut maka perlu berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya ini penting dilakukan mengingat sinergitas antar lembaga kemasyarakatan merupakan hal yang penting untuk mendukung terwujudnya otonomi asli desa Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah tersebut ditinjau kembali. Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didasarkan pada Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 s/d Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk lembaga kemasyarakatan di desanya dengan tujuan untuk terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa yang berdaya guna dan berhasilguna dalam memberdayakan masyarakat.
Katalog	Perda/012/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	11 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2001 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali. Penyusunan Peraturan Daerah ini berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil guna, maka Organisasi Pemerintahan Desa disusun sesederhana dan seefektif mungkin dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Katalog	Perda/011/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	10 Tahun 2006
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	16-12-2006
Unduhan
Abstrak	Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 yang disusun berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali. Keberhasilan suatu kegiatan dalam organisasi tidak hanya ditentukan oleh suatu susunan organisasi yang lengkap, tetapi yang paling penting adalah tenaga-tenaga atau personil yang menduduki susunan organisasi tersebut sebagai mitra kerja antara satu dengan lainnya, dapat atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.Kepala Desa sebagai unsur pimpinan dalam organisasi pemerintah desa harus didukung oleh staf yang mampu menunjang kemampuan Kepala Desa agar berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara selektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Katalog	Perda/010/2006/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	17 Tahun 2007
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	10-10-2007
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/016/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2007
Subjek	Partai Politik
Tentang	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2007
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/015/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	8 Tahun 2007
Subjek	Perdagangan
Tentang	PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG DI KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-11--0001
Unduhan
Abstrak	Bahwa untuk menghindari adanya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak sah dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dari alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
Katalog	Perda/008/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	5 Tahun 2007
Subjek	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tentang	BANGUNAN GEDUNG
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-03-2007
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/008/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	3 Tahun 2007
Subjek	Lingkungan Hidup
Tentang	PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-03-2007
Unduhan
Abstrak	Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang besar baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun apabila pemanfaatannya dilakukan secara serampangan atau tidak teratur utamanya terjadinya penebangan pohon dengan menggunakan gergaji rantai yang tidak diatur akan berdampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi dan kawasan hutan tetap lestari dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang cenderung memanfaatkan hutan dengan tidak memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanan hutan yang berpotensi mengubah keberlangsungan fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kondisi hutan yang sudah sangat memprihatinkan di Kabupaten Selayar, salah satu penyebabnya adalah penebangan liar dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chain saw). Oleh karena itu, sejalan dengan penyerahan sebagian kewenangan di bidang Pertanian dan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai di Kabupaten Selayar.
Katalog	Perda/003/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	2 Tahun 2007
Subjek	Perdagangan
Tentang	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-03-2007
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/002/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	1 Tahun 2007
Subjek	Pendidikan
Tentang	PENDIDIKAN AL QUR'AN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-03-2007
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/001/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	11 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	10 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI TERMINAL
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	9 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	8 Tahun 2008
Subjek	Kelautan dan Perikanan
Tentang	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	Pada hakekatnya terumbu karang adalah sumber daya alam laut yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, namun pemanfaatan yang tidak terkendali oleh masyarakat akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan terumbu karang. Dimana dengan kerusakan terumbu karang akan merugikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri. Terumbu karang dan ekosistemnya jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang secara arif dan bijaksana agar tetap terjaga kelestariannya. Di samping itu pula terumbu karang telah banyak yang mati tidak lagi dapat tumbuh yang diambil oleh masyarakat sebagai barang yang dikomersilkan atau diperdagangkan. Hal itu perlu dijaga, dilindungi dan dikendalikan namun dengan mempertimbangkan pula kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di daerah yang kondisi daratannya tidak memiliki batu gunung dapat memanfaatkan batu tersebut dengan pengawasan yang sangat ketat.
Katalog	Perda/008/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	7 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	02-06-2007
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Selayar pada semua sektor, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa, peran serta masyarakat dengan pengerahan dana baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan, mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun daerah melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentigan daerah. Sumbangan dimaksud bersifat sukarela dan tanpa pamrih yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dan dibuka peluang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentigan pembangunan daerah dimana sumbangan pihak ketiga pada daerah adalah merupakan manifestasi keikutsertaan dari masyarakat dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Selayar. Namun demikian karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak akan berakibat terhambatnya laju perekonomian daerah. Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Selayar.
Katalog	Perda/007/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	6 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/006/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	5 Tahun 2008
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	KETENTUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA ATAU KELURAHAN, PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN PEMEKARAN KELURAHAN MENJADI DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/005/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	4 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/004/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	3 Tahun 2008
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Selayar merupakan dari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Selayar ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, jenis dan banyaknya tugas, kondisi geografis dan luas wilayah kerja, jumlah dan kepadatan penduduk, dan potensi daerah. Adapun ruang lingkup pengaturan organisasi perangkat daerah meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan eselon jabatan.
Katalog	Perda/003/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	2 Tahun 2008
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-05-2008
Unduhan
Abstrak	Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah tersebut diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan sisa. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yag bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa yang ditetapkan karena kebutuhan daerah untuk menyelenggarakan urusan tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah serta sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi SPM dan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
Katalog	Perda/002/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Keputusan DPRD
Nomor	01 Tahun 2008
Subjek	Keputusan DPRD
Tentang	PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN SELAYAR TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2008
Status	Berlaku
Keterangan	Tidak Aktif
Tanggal Pengundangan	19-01-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	SK/001/2008/Sekretariat DPRD

Jenis	Keputusan DPRD
Nomor	02 Tahun 2008
Subjek	Keputusan DPRD
Tentang	PENETAPAN CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU UTUSAN DPRD KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Tidak Aktif
Tanggal Pengundangan	26-01-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	SK/002/2008/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2009
Subjek	Perdagangan
Tentang	PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan pelarangan terhadap Pengedran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelarangan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol kecuali pada Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta tempat-tempat tertentu atau obyek wisata yang telah ditentukan oleh Bupati dan hanya diperuntukkan bagi tamu mancanegara
Katalog	Perda/021/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2009
Subjek	Pertanian dan Peternakan
Tentang	PEMELIHARAAN TERNAK
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/020/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	19 Tahun 2009
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PANGGKALAN PENDARATAN IKAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	18 Tahun 2009
Subjek	Perizinan
Tentang	IZIN USAHA PERIKANAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	17 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/017/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	16 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/016/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL – SEL
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/015/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	14 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/014/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	13 Tahun 2009
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/013/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Untuk menghindari terjadinya kerugian Daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut Daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.
Katalog	Perda/012/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	6 Tahun 2009
Subjek	Kelautan dan Perikanan
Tentang	PERIZINAN USAHA PERIKANAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/006/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	5 Tahun 2009
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis, sehingga perlu ditinjau kembali
Katalog	Perda/005/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	4 Tahun 2009
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah,Pemerintah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, namun Peraturan Daerah tersebut belum memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara demokratis sehingga perlu ditinjau kembali.
Katalog	Perda/004/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	3 Tahun 2009
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA KALEPADANG KECAMATAN BONTOHARU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	Untuk memberikan dasar menuju terbentuknya masyarakat dengan pengakuan terhadap otonomi asli, maka Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu dilakukan dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat yang termasuk dalam wilayah Desa Kalepadang
Katalog	Perda/003/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	2 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	Pada dasarnya buah pikiran yang dilatar belakangi terbitnya peraturan perundang – undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprensif dan terpadu (Omnibus Regulation) dari berbagai Undang – undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Katalog	Perda/002/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	11 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan ini disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanannya
Katalog	Perda/011/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	10 Tahun 2010
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	30-10-2010
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/010/2010/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	8 Tahun 2010
Subjek	Kelautan dan Perikanan
Tentang	PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	07-10-2010
Unduhan
Abstrak	Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi. Selain berperan sebagai perlindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya
Katalog	Perda/08/2010/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	7 Tahun 2010
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA TAMALANREA KECAMATAN BONTOMATENE, DESA MEKAR INDAH DAN DESA BUKI TIMUR KECAMATAN BUKI, DESA BONTOKORAANG KECAMATAN BONTOMANAI, DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR, DAN DESA SAMBALI KECAMATAN PASIMARANNU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	07-10-2010
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/07/2010/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	22 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Katalog	Perda/22/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI JASA USAHA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat
Katalog	Perda/021/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI JASA UMUM
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Katalog	Perda/020/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	10 Tahun 2009
Subjek	Perencanaan
Tentang	PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2005-2025
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Tidak Aktif
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	9 Tahun 2009
Subjek	Perizinan
Tentang	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	30-08-2009
Unduhan
Abstrak	Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, yaitu tingkat penggunaan jasa didasarkan pada indeks lokasi tempat usaha . Dengan cara perhitungan retribusi seperti tersebut di atas, diharapkan prinsip dalam perhitungan retribusi perizinan tertentu dan rasa keadilan dalam pemberian izin tempat usaha akan tercapai.
Katalog	Perda/009/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	8 Tahun 2009
Subjek	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tentang	GARIS SEMPADAN JALAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	15-04-2009
Unduhan
Abstrak	Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa diperlukan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menganggap perlu memberikan bantuan dana kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang tujuan pokoknya antara lain : a. memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian desa. b. menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, proporsional, rasional transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti. c. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah bagi desa. d. menjadi pedoman pokok tentang keuangan desa.
Katalog	Perda/008/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	19 Tahun 2011
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA UJUNG KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	23-12-2011
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/019/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	18 Tahun 2011
Subjek	Pekerjaan Umum dan Perumahan
Tentang	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG DISPENSASI PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	23-12-2011
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/018/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	17 Tahun 2011
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA KABURU KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	09-12-2011
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/017/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2011
Subjek	Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan
Tentang	PEMBENTUKAN DESA KHUSUS BAHULUANG KECAMATAN BONTOSIKUYU DAN DESAKHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKA BONERATE SERTA DESA LAMANTU KECAMATANPASIMARANNU, DESA GARAUPA RAYA KECAMATAN PASILAMBENA, DAN DESA TELUK KAMPE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	09-11-2011
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/015/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2011
Subjek	Keagamaan
Tentang	PENGELOLAAN ZAKAT
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	28-10-2011
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/012/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan DPRD
Nomor	1 Tahun 2018
Subjek	Peraturan DPRD
Tentang	TATA TERTIB
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	10-10-2018
Unduhan
Abstrak
Katalog	Peraturan/01/2018/Hukum/Sekretariat DPRD