Produk Hukum - keuangan

Perizinan

Pariwisata

Lingkungan Hidup

Pertanian dan Peternakan

Sosial

Perdagangan

Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan

Keuangan

Kesehatan

Perhubungan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keagamaan

Retribusi

Pendidikan

Kearsipan

Tenaga Kerja

Pertanahan

Perpajakan

Kependudukan

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Perindustrian

Barang Jasa

Kelautan dan Perikanan

Perencanaan

Partai Politik

Keputusan DPRD

Peraturan DPRD

Keuangan

No.	Jenis	No. & Tahun	Tentang	Status	Unduhan	Detail
1	Peraturan Daerah	2 Tahun 2009	POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Berlaku		detail
2	Peraturan Daerah	11 Tahun 2009	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Berlaku		detail
3	Peraturan Daerah	12 Tahun 2009	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	Berlaku		detail
4	Peraturan Daerah	14 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI	Berlaku		detail
5	Peraturan Daerah	15 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL – SEL	Berlaku		detail
6	Peraturan Daerah	16 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG	Berlaku		detail
7	Peraturan Daerah	17 Tahun 2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)	Berlaku		detail
8	Peraturan Daerah	4 Tahun 2008	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku		detail
9	Peraturan Daerah	6 Tahun 2008	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN SELAYAR	Berlaku		detail
10	Peraturan Daerah	7 Tahun 2008	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH	Berlaku		detail
11	Peraturan Daerah	20 Tahun 2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR	Berlaku		detail

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	2 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	17-01-2009
Unduhan
Abstrak	Pada dasarnya buah pikiran yang dilatar belakangi terbitnya peraturan perundang – undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprensif dan terpadu (Omnibus Regulation) dari berbagai Undang – undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Katalog	Perda/002/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	11 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan ini disusun secara sistematis, mulai dari aspek perencanaan sampai pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanannya
Katalog	Perda/011/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Untuk menghindari terjadinya kerugian Daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut Daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.
Katalog	Perda/012/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	14 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) BERDIKARI
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/014/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	15 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUL – SEL
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/015/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	16 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PESISIR TANADOANG
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Unadang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekkonomi, manfaaat sosial, dan / atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/016/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	17 Tahun 2009
Subjek	Keuangan
Tentang	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal / investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejateraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Katalog	Perda/017/2009/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	4 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/004/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	6 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM ) KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-05-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/006/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	7 Tahun 2008
Subjek	Keuangan
Tentang	PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	02-06-2007
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Selayar pada semua sektor, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa, peran serta masyarakat dengan pengerahan dana baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan, mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun daerah melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentigan daerah. Sumbangan dimaksud bersifat sukarela dan tanpa pamrih yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dan dibuka peluang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentigan pembangunan daerah dimana sumbangan pihak ketiga pada daerah adalah merupakan manifestasi keikutsertaan dari masyarakat dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Selayar. Namun demikian karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak akan berakibat terhambatnya laju perekonomian daerah. Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Selayar.
Katalog	Perda/007/2008/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2006
Subjek	Keuangan
Tentang	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR
Status	Berlaku
Keterangan	Perubahan
Tanggal Pengundangan	30-12-2006
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	Perda/020/2006/Hukum/Sekretariat DPRD