Produk Hukum - retribusi

Perizinan

Pariwisata

Lingkungan Hidup

Pertanian dan Peternakan

Sosial

Perdagangan

Pemerintahan, Kelembagaan, Desa dan Kelurahan

Keuangan

Kesehatan

Perhubungan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keagamaan

Retribusi

Pendidikan

Kearsipan

Tenaga Kerja

Pertanahan

Perpajakan

Kependudukan

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Perindustrian

Barang Jasa

Kelautan dan Perikanan

Perencanaan

Partai Politik

Keputusan DPRD

Peraturan DPRD

Retribusi

No.	Jenis	No. & Tahun	Tentang	Status	Unduhan	Detail
1	Peraturan Daerah	20 Tahun 2011	RETRIBUSI JASA UMUM	Berlaku		detail
2	Peraturan Daerah	21 Tahun 2011	RETRIBUSI JASA USAHA	Berlaku		detail
3	Peraturan Daerah	22 Tahun 2011	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Berlaku		detail
4	Peraturan Daerah	19 Tahun 2009	RETRIBUSI PANGGKALAN PENDARATAN IKAN	Tidak Berlaku		detail
5	Peraturan Daerah	9 Tahun 2008	RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Berlaku		detail
6	Peraturan Daerah	10 Tahun 2008	RETRIBUSI TERMINAL	Tidak Berlaku		detail
7	Peraturan Daerah	11 Tahun 2008	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	Tidak Berlaku		detail
8	Peraturan Daerah	12 Tahun 2008	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	Tidak Berlaku		detail

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	20 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI JASA UMUM
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Katalog	Perda/020/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI JASA USAHA
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat
Katalog	Perda/021/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	22 Tahun 2011
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-12-2011
Unduhan
Abstrak	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Katalog	Perda/22/2011/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	19 Tahun 2009
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PANGGKALAN PENDARATAN IKAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	22-08-2009
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	9 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	10 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI TERMINAL
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	11 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	12 Tahun 2008
Subjek	Retribusi
Tentang	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Status	Tidak Berlaku
Keterangan	Dicabut
Tanggal Pengundangan	23-06-2008
Unduhan
Abstrak	-
Katalog	-