Produk Hukum - lingkungan-hidup

No.	Jenis	No. & Tahun	Tentang	Status	Unduhan	Detail
1	Peraturan Daerah	3 Tahun 2007	PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI	Berlaku		detail
2	Peraturan Daerah	21 Tahun 2002	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN	Berlaku		detail

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	3 Tahun 2007
Subjek	Lingkungan Hidup
Tentang	PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	30-03-2007
Unduhan
Abstrak	Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang besar baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun apabila pemanfaatannya dilakukan secara serampangan atau tidak teratur utamanya terjadinya penebangan pohon dengan menggunakan gergaji rantai yang tidak diatur akan berdampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi dan kawasan hutan tetap lestari dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang cenderung memanfaatkan hutan dengan tidak memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanan hutan yang berpotensi mengubah keberlangsungan fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kondisi hutan yang sudah sangat memprihatinkan di Kabupaten Selayar, salah satu penyebabnya adalah penebangan liar dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chain saw). Oleh karena itu, sejalan dengan penyerahan sebagian kewenangan di bidang Pertanian dan Kehutanan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai di Kabupaten Selayar.
Katalog	Perda/003/2007/Hukum/Sekretariat DPRD

Jenis	Peraturan Daerah
Nomor	21 Tahun 2002
Subjek	Lingkungan Hidup
Tentang	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN
Status	Berlaku
Keterangan
Tanggal Pengundangan	02-12-2002
Unduhan
Abstrak	Dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan tersebut adalah adanya Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiaten pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam era otonomi di Kabupaten Selayar masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dirasakan hal yang baru walaupun sesungguhnya telah lama menjadi komitmen nasional betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Wilayah geografis Kabupaten Selayar telah menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang memprihatinkan. Hal ini tidak dari aktifitas pembangunan yang cenderung tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Upaya mengatasi hal tersebut adalah menetapkan kebijakan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Katalog	Perda/021/2002/Hukum/Sekretariat DPRD